Beranda News Bahas Inovasi Teknologi, Raker BPPT dengan Tiga Menteri

Bahas Inovasi Teknologi, Raker BPPT dengan Tiga Menteri

Jakarta, Itech- Raker  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui penajaman sasaran program dan kegiatan meningkatkan perannya dalam daya saing dan kemandirian bangsa di Jakarta, (21/1)  dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur,  Menteri Ristek dan Dikti M Nasir dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan. Dalam kegiatan Raker tesebut, BPPT  akan lebih fokus pada program besar untuk meningkatkan nama BPPT dikancah nasional.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan BPPT mengaku   siap berperan dalam setiap rencana pembangunan ke depan. Dan,  apa saja yang akan dikerjakan BPPT tergantung  dari kebutuhan pada Kementerian/Lembaga terkait.  Jika koordinator tetap dipegang BPPT,  maka pengerjaannya akan tetap terarah, dan lebih fokus. “Ada beberapa bidang di BPPT yang memang nyambung dengan proyek pembangunan Pemerintah. Sebenarnya kita siap, tapi kalau BPPT kurang sanggup kan bisa pakai ahli lain namun harus bekerja di bawah koordinator BPPT,” ujar Unggul.

Di tempat yang sama, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peran BPPT diperbesar dalam setiap penggarapan proyek-proyek strategis Pemerintah. Tujuan pelibatan BPPT lebih besar dalam proyek-proyek strategis Pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Maka badan yang berperan sebagai intermediasi, “Technology Clearing House”, pengkaji, auditor dan pemberi solusi ini harus mampu menghasilkan riset pada tingkat kesiapan teknologi. Selain itu, BPPT  juga harus masuk pada pembangunan di sektor penting yang berkontribusi tinggi terhadap Produk Dosmestik Bruto (PDB) seperti industri pengolahan, sumberdaya alam, perdagangan dan konstruksi.

Sementera itu, Menteri Asman juga berharap BPPT menjadi leading sector dalam penerapan teknologi sehingga dapat menjadi acuan untuk instansi lain. Menteri mengatakan bahwa BPPT dapat menjadi motor perubahan dari segi teknologi. Dengan adanya rapat kerja yang diselenggarakan tersebut, akan lahir program kerja yang luar biasa dan juga diharapkan lahirnya terobosan-terobosan baru.

Terkait  percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-govt, Menteri  Asman Abnur mengajak  BPPT turut terlibat aktif dan  mendorong e- government  agar cepat terintegrasi.BPPT diminta melakukan percepatan SPBE dengan melakukan identifikasi kebutuhan aplikasi dan infrastruktur TIK yang diperlukan dalam percepatan penerapan e-government  nasional. Selain itu, juga melakukan pengkajian dan pengembangan sistem TIK sebagai pendukung percepatan penerapan . “BPPT memiliki fungsi melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Selain itu juga  melakukan pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Nasir menargetkan industri tulang tanam/implan Stainless Steel 316L buatan dalam negeri dapat dipasarkan pada Juli 2017, terutama menyasar kebutuhan BPJS Kesehatan. Tulang tanam produksi dalam negeri dapat meringankan beban BPJS Kesehatan dalam membiayai kebutuhan nasabahnya yang membutuhkan pembiayaan asuransi untuk implan tulang. Selama ini,  tulang tanam merupakan murni impor yang cenderung mahal dan membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit kapitasi.

Lebih lanjut Unggul menambahkan, sebetulnya kebutuhan implan tulang nasional saat ini sangat banyak. Apalagi dengan adanya BPJS ini kebutuhan implan tulang mengalami peningkatan, seiring juga dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. BPPT katanya,   melalui Pusat Teknologi Material bekerjasama dengan PT. Zenith Allmart Precisindo dan RSU Dr. Soetomo telah mengembangkan alat kesehatan Implan Tulang. “Alat-alat yang dibuat di BPPT itu, harganya hanya sekitar 30-35 persen dari harga alat impor yang ada selama ini. Alat implan tulang ini dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, biaya penggunaannya naik 2,7 persen atau tiga kalinya, karena masyarakat yang tidak mampu bisa menggunakan BPJS,” paparnya. (red/ant/ju)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here