Beranda Indeks E-Gov Pengadilan Eropa menolak aturan Inggris untuk pengawasan massal

Pengadilan Eropa menolak aturan Inggris untuk pengawasan massal

Pengadilan Eropa menolak aturan Inggris untuk pengawasan massal
Edward Snowden, mantan agen National Security Agency (NSA)

Program pengawasan massal yang dilakukan pemerintah Inggris telah melanggar hak orang untuk privasi, menurut keputusan pengadilan hak asasi manusia Eropa pada hari Kamis (13/9).

Hakim memutuskan dengan suara enam banding satu bahwa upaya oleh badan intelijen Inggris atau GCHQ untuk mendapatkan data dari penyedia komunikasi adalah “tidak sesuai dengan hukum”, dan ada “perlindungan yang tidak memadai sehubungan dengan materi jurnalistik rahasia”.

Para hakim pengadilan Eropa juga memberikan suara dengan lima berbanding  dua bahwa penjaringan massal untuk informasi yang dilakukan GCHQ telah melanggar Pasal 8 Konvensi Eropa tentang HAM yang menjamin hak atas privasi.

Program GCHQ itu telah diungkapkan oleh whistle blower Amerika Edward Snowden, mantan agen National Security Agency (NSA), sebagai bagian dari pengungkapan sensasionalnya terhadap kegiatan mata-mata yang dilakukan AS.

Kasus di Inggris ini, diajukan oleh kelompok kebebasan sipil, hak asasi manusia dan jurnalisme dan pelaku kampanye, yang menentang praktik pengawasan dan pembagian informasi oleh pemeritah Inggris sebagaimana diungkapkan oleh Snowden.

Namun, para hakim memutuskan untuk tidak menerima 16 aduan yang mempertanyakan apakah Inggris telah melanggar privasi mereka karena telah berbagi informasi intelijen dengan pemerintah asing. Para hakim mengatakan praktek itu bukan merupakan pelanggaran hak-hak para pemohon perkara.

Putusan ini belum final dan masih dapat diajukan banding.

Sumber: Aljazeera.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here