Beranda Indeks Event Kominfo Sederhanakan Izin Penyiaran Melalui Sistem Online

Kominfo Sederhanakan Izin Penyiaran Melalui Sistem Online

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kominfo Ahmad M. Ramli

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Perizinan Bidang Penyiaran. Penerapan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta agenda Kementerian Kominfo dalam mewujudkan First Class Broadcasting Licensing.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli mengungkapkan Direktorat Penyiaran melakukan simplifikasi sistem perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu juga dilakukan penyederhanaan regulasi dari empat Peraturan Menteri menjadi satu saja.

“Peningkatan pelayanan publik dalam hal ini di sektor penyiaran termasuk dalam agenda keempat dengan melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan menciptakan iklim industri penyiaran yang kondusif,” katanya dalam acara Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran untuk Menuju First Class Broadcasting Licensing di Denpasar, Bali, sebagaiaman dirilis (6/6) oleh Biro Humas Kominfo, di Jakarta.

Menurut Dirjen Ramli, upaya mewujdukan pelayanan perizinan yang prima atau First Class Broadcasting Licensing didukung dengan Peraturan Menteri Kominfo terbaru. Peraturan itu mencakup Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, hingga Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran. “Selain itu, Dirjen PPI juga akan mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran FM untuk Keperluan Khusus,” jelasnya.

Tujuan penyederhanaan regulasi tersebut untuk memastikan efektifitas dan efisiensi, percepatan waktu pelayanan/proses perizinan penyiaran, adanya kejelasan proses, waktu dan sanksi untuk setiap tahapan proses perizinan. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan industri penyiaran. Melalui penyelenggaraan sosialisasi, Dirjen Ramli mengharapkan seluruh stakeholders memahami dan mendukung langkah yang diambil oleh Kementerian Kominfo dalam penyederhanaan perizinan bidang penyiaran. (Red-AC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here